Menlu Retno Minta Israel Hentikan Pembangunan Pemukiman Ilegal di Palestina

Jakarta, relawan.id – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta menghentikan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina oleh Israel.

Hal itu dikatakan Retno saat memimpin pertemuan informal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Kamis (9/5/2019).

“Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” tegas Retno di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB.

Pertemuan informal dalam format Arria Formula itu bertemakan ‘Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian,’ di Markas Besar PBB, New York, 9 Mei 2019. Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan, dan dihadiri Menlu Palestina, Riyad al-Maliki.

Dalam pernyataan mengawali pertemuan. Menlu menyampaikan bahwa Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada tahun 1993 menjadi sekitar 620 ribu tahun 2017. Hal ini menunjukan bahwa terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun, walaupun situasi saat ini sangat sulit, semua pihak tidak boleh putus asa.

 “Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog,” tuturnya.

Ada tiga hal penting yang disampaikan mantan Dubes Indonesia untuk Norwegia tersebut terkait pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina. “Pertama, bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi dua negara,” ucapnya.

“Kemudian kedua, pembangunan pemukiman ilegal ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina,” tegasnya.

 “Ketiga, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel,” tuturnya.

Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyasarakat internasional untuk menghentikan pemukiman illegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal.