PBB Sebut Pembangunan Ekonomi Tak Cukup Selesaikan Masalah Rohingnya

Jakarta, relawan.id – Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut rencana Bank Dunia memberikan pembangunan ekonomi dalam bentuk proyek sebesar USD100 juta tak cukup untuk menyelesaikan masalah di Rakhine.

“Rakhine sangat miskin. Saya pikir pembangunan itu baik untuk Rakhine, tetapi harus inklusif, kalau tidak akan merusak,” kata Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi dilansir Myanmar Times, Selasa (28/5/2019).

“Jika pembangunan mencakup dan menguntungkan semua komunitas, saya menyambut baik,” tambahnya.

Namun, Grandi mengatakan krisis kemanusiaan di Rakhine tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan ekonomi saja. Karena masalah kewarganegaraan, terkait kebebasan untuk bergerak, juga harus diselesaikan secara efektif, terang Grandi.

Kewarganegaraan dan kebebasan adalah salah satu rekomendasi dari komisi penasehat Rakhine yang dipimpin Kofi Annan.

Grandi mengatakan kebebasan bergerak sangat penting sehingga Rohingya dapat mejalankan aktivitas sehari-hari, pergi bertani, mencari ikan, bersekolah, dan orang sakit dapat mengakses layanan kesehatan.

Dia mencatat kebebasan bergerak sekarang ‘sangat terbatas’. “Bahkan warga yang memiliki NVC (kartu verifikasi nasional) dan beberapa orang yang memiliki kewarganegaraan kadang-kadang memiliki masalah,” katanya.

“Jadi, jika Anda tidak menyelesaikannya, itu tidak cukup (menyelesaikan masalah) hanya dengan pembangunan,” lanjutnya.

Grandi mengatakan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang sekarang tinggal di kamp-kamp di Cox’s Bazar di Bangladesh setuju pulang jika masalah kewarganegaraan ini diselesaikan.

Grandi mendesak pemerintah Myanmar berdialog dengan para pengungsi dan menjelaskan apa yang dilakukan untuk memfasilitasi mereka kembali ke Rakhine utara.

“Saya benar-benar mendorong pemerintah berbicara dengan masyarakat, untuk menjelaskan, misalnya soal kepemilikan NVC,” tukasnya.

Grandi juga mengunjungi kamp-kamp pengungsi Muslim Rohingya di pinggiran Sittwe, di Rakhine tengah.

Selama kunjungan itu, para pengungsi mendesak Grandi memberi mereka kartu identitas sebagai bukti status pengungsi.

Namun, dia mengatakan warga Rohingya di kamp-kamp Sittwe adalah pengungsi internal.

“UNHCR tidak bisa mengeluarkan kartu identitas untuk mereka,” pungkasnya. (Iql)