OKI Tegaskan Tolak Tindakan yang Rugikan Palestina

Makkah, relawan.id – Para pemimpin politik dan kepala negara dari negara-negara Islam, telah mengutuk negara-negara yang telah membuat keputusan ilegal dan tidak bertanggung jawab untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hal itu dikatakan, dalam pernyataan final yang dirilis Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Sabtu (1/6/2019), dengan begitu OKI menolak semua proposal penyelesaian damai yang tidak sesuai dengan hak-hak warga Palestina.

KTT OKI menegaskan penolakan terhadap semua proposal resolusi perdamaian yang mengabaikan atau tidak sesuai dengan hak-hak rakyat Palestina yang sah dan tidak dapat dicabut.

“Rakyat Palestina memiliki hak untuk mencapai hak-hak nasional mereka yang tidak dapat dicabut, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan Negara Palestina yang berdaulat dan berdaulat,” kata pernyataan terakhir KTT OKI di Makkah dikutip Al Jazeera, Senin (3/6/2019).

Sementara itu, Raja Saudi Mohammed bin Salman mengatakan kepada para pemimpin negara-negara IOC yang berkumpul di KTT OKI bahwa masalah Palestina adalah landasan dari karya Organisasi Kerjasama Islam, dan merupakan fokus perhatian kami sampai saudara-saudara Palestina mendapatkan haknya.

“Kami menegaskan kembali penolakan tegas kami atas segala tindakan yang akan merugikan status historis dan hukum Quds (Yerusalem),” ujar Raja Salman.

Pada Desember 2017, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah langkah yang memicu kecaman internasional, termasuk dari PBB.

Yerusalem masih menjadi jantung perselisihan Timur Tengah yang telah berlangsung puluhan tahun, di mana warga Palestina berharap agar Yerusalem Timur – yang diduduki oleh Israel sejak 1967 – suatu hari nanti dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.

KTT OKI juga meminta para pemangku kepentingan internasional agar terlibat dalam jalur politik multi-partai untuk meluncurkan proses perdamaian yang kredibel di bawah dukungan internasional.

Sejak keputusan Trump yang kontroversial untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kepemimpinan Palestina di Ramallah telah menolak semua bentuk partisipasi AS dalam penciptaan perdamaian Timur Tengah. (Iql)