Israel Tak Diundang di Konferensi Bahrain

Jakarta, relawan.id – Pejabat pemerintah Israel tidak akan diundang dalam konferensi Bahrain untuk mendapatkan dukungan bagi rencana ekonomi Palestina, hal itu dikatakan seorang pejabat senior pemerintahan AS pada hari Senin (17/6/2019).

“Kami mengundang pebisnis Israel dan pebisnis Palestina. Kami ingin menjadikan konferensi tidak bernuansa politik, sejauh mungkin,” kata pejabat yang enggan disebutkan namanya itu, seperti dilansir Anadolu Agency, .

Perwakilan bisnis Palestina diharapkan menghadiri acara di Manama pada 25-26 Juni mendatang, namun bukan pejabat pemerintah Palestina, yang memboikot inisiatif perdamaian yang dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner itu.

Rencana ekonomi, yang disebut-sebut oleh Trump sebagai “kesepakatan abad ini,” bertujuan untuk mendorong investasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza oleh negara-negara donor Arab sebelum bergulat dengan isu-isu politik yang sulit di wilayah yang telah menjadi jantung konflik selama bertahun-tahun itu.

Sementara garis besar rancangan rencana perdamaian belum terungkap, sumber-sumber Palestina dan Arab yang telah diberitahu tentang hal itu mengatakan bahwa rencana tersebut membuang solusi dua negara.

Presiden Palestina Mohammed Abbas telah menumpuk cemoohan di konferensi Bahrain dan mendesak pemerintah Arab untuk tidak hadir.

“Apa pun yang ditolak oleh Palestina atau pihak Arab tidak dapat diterima,” kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Gheit dalam sebuah acara yang digelar pada hari Senin.

Dia memperingatkan bahwa upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina akan sia-sia tanpa pembentukan negara Palestina di semua wilayah yang diduduki oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967.

Abul Gheit mengatakan bahwa penerimaan Israel atas Inisiatif Perdamaian Arab yang dibuat oleh Arab Saudi pada tahun 2002 adalah satu-satunya solusi yang dapat diterima untuk negara-negara Arab.

“Jika (Israel) memilih satu-satunya cara yang masuk akal dan diterima dari pihak kami sebagai orang Arab, yang merupakan pembentukan negara Palestina … itu akan diterima di wilayah itu sebagai mitra regional normal,” katanya.