Warga Kashmir Rayakan Idul Adha di Tengah Pembatasan Ketat

Islamabad, relawan.id – Pemerintah Pakistan menyerukan agar Idul Adha tahun ini dirayakan Senin (12/8/2019) secara sederhana, hal itu dilakukan untuk mengekspresikan solidaritas dengan warga Kashmir. Warga Pakistan berkumpul di masjid-masjid untuk melaksanakan shalat Idul Adha sekaligus memanjatkan doa bagi warga Kashmir.

Pada Senin, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi dan pemimpin oposisi Bilawal Bhutto Zardari melakukan perjalanan ke Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikuasai Pakistan. Ia melaksanakan shalat Idul Adha di salah satu masjid di kota tersebut.

Dalam khutbahnya, Qureshi mengatakan, dia sengaja shalat Idul Adha di Muzaffarabad untuk meningkatkan solidaritas dengan warga Kashmir. “(Saya) datang ke sini untuk mengekspresikan solidaritas Pakistan dengan Anda semua,” ujar Qureshi kepada jamaah shalat Idul Adha.

Qureshi mendesak masyarakat internasional untuk memperhatikan kekejaman yang dilakukan oleh India dan pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir. Dia mengatakan, Islamabad sedang berupaya untuk mengangkat masalah Kashmir ke dunia internasional dan menyoroti kekejaman India di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Kota Karachi, warga setempat memanjatkan doa bagi warga Kashmir seusai shalat Idul Adha. Salah satu warga, Mohammad Adnan, mengatakan, seluruh warga Pakistan ikut merasakan kesedihan dan kesulitan yang dialami oleh umat Islam di Kashmir.

“Kami bersama saudara-saudara kami di Kashmir. Kami berbagi rasa sakit dan kesedihan mereka. Hari ini, doa khusus dipersembahkan untuk mereka,” ujar Adnan.

Sementara itu, warga Kashmir di wilayah yang dikuasai India melaksanakan shalat Idul Adha dengan penjagaan ketat. Pasukan keamanan mengizinkan umat Muslim di daerah tersebut berjalan menuju masjid untuk melakukan ibadah shalat Idul Adha. Namun, ada beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah.

“Hati kami terbakar. India telah melemparkan kita ke zaman kegelapan, tetapi Tuhan ada di pihak kita dan perlawanan kita akan menang,” ujar seorang warga Kashmir, Habibullah Bhat (75 tahun).

Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut status istimewa Negara Bagian Jammu dan Kashmir pada Senin (5/8). Pencabutan tersebut membatalkan Pasal 370 Konstitusi India. Status negara bagian Jammu dan Kashmir kemudian diturunkan lalu dibagi menjadi dua union territory.

Modi mengatakan, pencabutan status istimewa Kashmir bertujuan untuk menyatukan daerah itu sepenuhnya dengan India. Sejak India merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah menjadi dua pertiga untuk India dan sisanya masuk Pakistan. Pemisahan ini menjadikan Kashmir sebagai wilayah yang paling dimiliterisasi dalam 70 tahun terakhir. Dua dari tiga perang antara India dan Pakistan dipicu oleh isu Kashmir.