Dibebani Biaya Kesehatan, Dinkes Maluku Minta Pengungsi Gempa Berobat di Posko Kesehatan

Sakahutu, relawan.id – Para pengungsi korban gempa bumi di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, mengeluhkan beban biaya pemeriksaan kesehatan.

Berlaku sejak 9 Oktober 2019 untuk para pengungsi yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, saat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Darurat dr Ishak Umarela. Sedangkan yang memegang kartu BPJS, tidak dibebani biaya.

Oleh karena itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meykal Ponto meminta para pengungsi korban gempa di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang ingin berobat atau sekedar memeriksakan kesehatannya, sebaiknya ke posko kesehatan yang ada di lokasi tersebut.

Meykal mengatakan, di lokasi-lokasi pengungsian di Kecamatan Salahutu telah dibangun posko kesehatan.

“Kalau cuma panas batuk biasa atau demam kenapa tidak datang ke posko kesehatan saja. Kalau di posko-posko kan tidak bayar,” kata Meykal, Ahad (13/10/2019) malam.

Dia mengakui, rumah sakit darurat sempat memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada ribuan pengungsi di desa tersebut.

Namun, sejak masa tanggap darurat selesai empat hari lalu, rumah sakit menerapkan tarif pasien umum.

Meykal menyampaikan, Pemprov Maluku telah menanggung pengobatan para korban luka-luka karena gempa secara gratis di sejumlah rumah sakit.

Termasuk sejumlah pasien yang mengalami patah tulang dan harus menjalani operasi.

Saat ini, lanjut Meykal, masih banyak warga yang mengungsi baik warga yang terdampak langsung seperti rumahnya yang hancur maupun warga yang sekedar mengungsi karena trauma dengan gempa.

Sebelumnya, para pengungsi mengeluhkan pemberlakuan biaya pemeriksaan kesehatan bagi yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, padahal sebelumnya berobat secara gratis, namun kini harus bayar.

“Padahal rumah sakit darurat itu didirikan untuk korban gempa bumi bermagnitudo 6,8 yang mengguncang wilayah Pulau Ambon dan sekitarnya, Kamis 26 Oktober 2019,” tandas Fahreza Lestaluhu, pengungsi korban gempa Desa Tulehu.

Menurutnya, tindakan seperti ini sangat tidak manusiawi karena mayoritas merupakan pengungsi. Apalagi, sangat jelas pendirian rumah sakit darurat itu untuk melayani korban gempa tetapi justru dikomersialkan.

“Ini kan aneh, korban gempa yang sudah jelas susah, dibikin susah lagi, ada apa sebenarnya,” tanyanya.

Dia mengatakan, dengan pemberlakuan tersebut yang diuntungkan pemilik kartu BPJS Kesehatan. Sedangkan yang tidak masuk BPJS Kesehatan, nasibnya apa jika sakit.

Apalagi kondisi pengungsi di desa ini mulai terserang berbagai penyakit.

“Yang tidak punya kartu BPJS Kesehatan kita hanya bisa pasrah. Apa yang harus kita buat? Ditambah masih terus terjadi gempa susulan sehingga kami tidak bisa bekerja,” jelasnya.