Bantu Pengungsi Uighur, ACT: Indonesia Harus Menjadi Pelopor Dunia dalam Konteks Kemanusiaan

Jakarta, relawan.id– Persoalan Muslim Uighur harus diperjuangkan karena menyangkut masalah kemanusiaan. Sementara perjuangan kemanusiaan sifatnya ‘never ending’ alias tak akan pernah berakhir. 

Hal itu yang dikatakan Presiden Senior Vice Presiden Global Humanity and Philantrophy ACT-GIP, Syuhelmaidi Syukur, dalam diskusi tentang pelanggaran HAM terhadap Uighur yang digelar Forum Jurnalis Muslim (Forjim) di Jakarta, Jumat (20/12/2019). 

“Kita bersyukur karena Indonesia adalah negara humanis. Mau tidak mau Indonesia harus menjadi pelopor dunia dalam konteks kemanusiaan,” ungkapnya.

Perjuangan membela Uighur, lanjutnya, selain membutuhkan keterlibatan berbagai pihak juga tidak boleh berhenti menyuarakannya. 

Karena itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan terus terlibat dalam aksi kemanusiaan membantu Uighur. Ini sesuai dengan prinsip yang dipegang ACT, menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. 

“Padahal Uighur itu bukan lagi satu tetapi satu juta (yang ditahan). Kita layak terlibat secara kemanusiaan,” tegasnya.

Syuhelmeidi menambahkan, perjuangan membela Uighur juga masih challenging, butuh keterlibatan banyak pihak, termasuk Indonesia.  Karena Indonesia negara besar dengan penduduk mayoritas Muslim dan dihormati. “Jadi kita tidak boleh berhenti memperjuangkan Uighur,” katanya. 

ACT sendiri, ungkap Syuhel, belum pernah turun langsung ke Xinjiang karena tidak dapat akses untuk masuk ke sana. Saat ini ACT hanya memfokuskan diri membantu pengungsi Uighur yang tersebar di kamp-kamp di sejumlah negara. 

“Kondisi pengungsi Uighur memang tidak separah seperti Rohingya. Tapi kebanyakan adalah anak yatim yang orang tuanya tidak diketahui orangnya. Entah hilang atau sudah mati, mereka butuh perhatian,” kata dia. 

Dalam kesempatan yang sama, Syuhel juga menjawab tuduhan-tuduhan ngawur pihak luar terhadap ACT. Seperti dikaitkan dengan aktivitas terorisme. 

“Hoaks. Isu itu mendompleng yang ada saja. Kita harus berhati-hati dan berbasis data. Isu itu hanya isapan jempol. Kami siap diskusi dengan siapapun yang membuat isu itu,” pungkasnya.