Forjim Gelar Diskusi “Mengungkap Pelanggaran HAM terhadap Uighur”

Jakarta, relawan.id – Warga Muslim Uighur di Xinjiang dilaporkan kerap diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah China. Identitas warga Uighur sebagai Muslim juga coba ditiadakan oleh China, dengan dalih memberantas ekstremisme.

Satu juta warga Muslim Uighur di Xinjiang ditahan di kamp konsentrasi. Di kamp ini mereka dicekoki kecintaan terhadap Partai Komunis dan menanggalkan aturan agama Islam dengan dalih deradikalisasi. Sehingga beberapa negara mengecam laporan jutaan warga Uighur yang dipenjara.

Oleh karena itu, Peneliti Amnesty Internasional Indonesia, Papang Hidayat berharap Indonesia perlu mengambil peran dengan membentuk tim investigasi internasional untuk menguak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Dia menyebut lebih dari satu juga orang dicap sebagai teroris dan ditahan di kamp konsentrasi.

“Kalau saya bilang itu di cuci otak dengan cara penyiksaan, mereka ditahan tanpa kesukarelaan. Ada juga pelarangan beragama. Mereka di Uighur tidak bisa menjalankan puasa, masjid ditutup, orang yang berjenggot ditangkap. Ada juga orang yang tidak ditangkap tapi diawasi, yang lebih mengerikan adalah Cina itu punya kuasa di tingkat internasional mereka salah satu negara yang memiliki peran besar di internasional,” ujar Papang, dalam diskusi media dengan tema “Mengungkap Pelanggaran HAM terhadap Uighur” di Ibis Hotel, Jumat (20/12/2019).

Sementara itu, Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi mengatakan pemerintah Indonesia perlu bersuara lantang terkait masalah Uighur di  Xinjiang. Menurutnya pemerintah jangan terlalu menggunakan constructive engagement diplomacy. Tapi naik ke atas (megaphone diplomacy) agar lantang.

“Tapi karena kita punya protocol of ASEAN yang memang jelas mengatakan tidak boleh intervensi. Makannya kita tidak menggunakan megaphone diplomacy,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia juga harus mendengar aspirasi umat Islam di Indonesia terkait Uighur, sebab kalangan umat Islam sudah bersuara, karena aspirasi itu penting dan bagian dari kehidupan berdemokrasi. “Kalau pemerintah merasa dirinya sebagai pengayom masyarakat maka dengarlah suara masyarakat,” tegasnya.

Hal senada disampaikan anggota BKSAP DPR-RI Mardani Ali Sera. Menurutnya, perlu ada kesamaan persepsi antara pemerintah dengan parlemen, ormas, dan masyarakat sipil lainnya dalam menyatakan sikap soal penindasan muslim Uighur di Cina.

“Pemerintah harus satu suara, satu frekuensi. Karena pada prinsipnya pemerintah itu mendengarkan rakyatnya. Kalo dia nggak mendengarkan rakyatnya kita hukum pada pemilu berikutnya,” kata Mardani.

Lebih lanjut, politikus PKS ini mengakui bahwa pemerintah mesti cermat dan akurat dalam mengambil sikap dalam kasus Uighur. “Tidak perlu takut dengan kekuatan-kekuatan ekonomi China,” kata Mardani.

Sementara itu, Presiden Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Syuhelmaidi Syukur memandang persoalan Muslim Uighur harus terus kita perjuangkan karena itu masalah kemanusiaan, karena masalah kemanusiaan bisa dikatakan perjuangan never ending, tapi kita bersyukur karena Indonesia adalah negara humanis, oleh karena itu Indonesia harus menjadi pelopor.

“Memang perjuangan Uighur membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, kita tidak boleh berhenti menyuarakan ini, oleh karena itu Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus terlibat dalam aksi kemanusiaan, termasuk Muslim Uighur, karena prinsipnya menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan umat manusia. Uighur itu bukan satu lagi tetapi satu juta, jadi ini poin penting yang jadi perhatian kita, perlu ada orang yang berpengaruh untuk mengkampanyekan isu ini,” tegasnya.