Sejarah dan Kekayaan Pulau Natuna yang Diklaim China

Jakarta, relawan.id – Situasi di Laut Natuna memanas seiring dengan klaim China atas perairan di Laut Natuna Utara. Padahal secara tegas badan hukum laut internasional di bawah PBB, UNCLOS 1982 menyatakan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai, Kepulauan Riau. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Kekayaan Natuna

Salah satu penyebab sengketa China dengan Indonesia karena kekayaan Natuna. Daerah yang memiliki luas sekitar 141.901 Km2 ini disebut memiliki kekayaan alam melimpah. Cadangan gas alam di kepulauan ini disebut sebagai yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia.

Hitungan pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D-Alpha, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Jika diambil, cadangan gas alam itu tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.

Sementara, potensi gas yang recoverable atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) setara dengan 8,383 miliar barel minyak.

Total, jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Maka wajar saat sejumlah ahli mengklaim wilayah ini memiliki cadangan energi terbesar di dunia.

Itu baru dari sisi volume, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel dan kurs Rp 10.000 per USD. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang hanya sekitar Rp1.700 triliun.