Antisipasi Bencana Alam, Ini Daerah Rawan Bencana di Jabar

Bandung, relawan.id – Pemprov Jawa Barat telah mengambil sejumlah langkah antisipasi guna menghadapi potensi multirisiko bencana alam mulai banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi.

Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meramalkan bahwa potensi multirisiko bencana bakal meningkat pada Januari-Maret 2021 mendatang. Bukan itu saja, pakar seismolog ITB juga memprediksi bahwa gempa bumi besar (megathrust) yang berdampak terjadinya gelombang tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Pulau Jawa, termasuk Jabar pun menjadi ancaman lainnya.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar, Dani Ramdan mengatakan, potensi multirisiko bencana, khususnya bencana hidrometeorologi tak lepas dari dampak fenomena la nina di Indonesia.

“Dengan adanya La Nina, intensitas hujan bakal lebih lebat dibandingkan tahun lalu. Daerah-daerah yang memiliki kerawanan pergerakan tanah maupun banjir mendapat atensi berlebih, mulai dari mitigasi maupun kesiapan logistiknya,” ujarnya.

Menurut Dani, BMKG memprakirakan bahwa Indonesia pada umumnya bakal terkena dampak fenomena La Nina. Adapun musim hujan diprediksi mulai masuk di sebagian wilayah Indonesia pada Oktober-November2020dan puncaknya Januari-Februari kemudian mulai turun di Maret-April 2021.

“Nah La Nina ini fenomenanya adalah intensitas hujannya tinggi. Jadi akhir tahun sampai Januari, Februari, akan sangat lebat hujan. Biasanya kalau di kita hujan lebat itu berimplikasi pada longsor dan banjir atau bencana hidrometeorologi,” jelasnya.

Dani mengakui, fenomena La Nina akan berakibat terhadap peningkatan potensi bencana dan dampaknya, khususnya di Jabar. Meski begitu, pihaknya berharap, dengan meningkatnya kewaspadaan, dampak bencana tersebut dapat ditekan.

“Sebenarnya, dampak bencana itu bukan hanya potensi, tapi yang paling penting adalah kesiapan kita menghadapi. Kalau mitigasi bisa kita lakukan dari sekarang, mungkin dampak bisa kita eliminir,” ujarnya.

Oleh karenanya, lanjut Dani, BPBD Jabar pun memberikan perhatian ekstra kepada sejumlah wilayah rawan bencana di Jabar, yakni wilayah Bogor, Sukabumi, Selatan Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran di kawasan selatan Jabar.

Sementara di kawasan utara Jabar, perhatian ekstra diberikan kepada Karawang, Subang, dan Bekasi. Khusus di kawasan Bandung Raya, pihaknya menandai Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

“Bagi kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan (bencana) tinggi, kita siapkan motivasi dan logistik bantuan. Kalau logistik, kita sudah rutin ya, dalam setahun itu dua sampai tiga kali kita perkuat kabupaten/kota,” papar Dani.

“Kemarin menjelang kekeringan, kemudian menjelang musim hujan kita dorong. Jadi logistik kita 80%-nya ada di 27 kabupaten/kota kita distribusikan. Nah 20% bila ada kabupaten/kota yang ternyata habis, kita berikan dukungan lagi ke sana,” ujar Dani melanjutkan.

Selain logistik, edukasi kebencanaan melalui mitigasi bencana pun intens dilakukan dengan menggandeng pemerintah kabupaten/kota, termasuk relawan kebencanaan.

“Kalau hanya mengandalkan BPBD tidak akan tercover. Maka, kita punya program Desa Tangguh Bencana dimana setiap desa itu kita latih perangkat desa mapun relawannya. Lalu, ada juga program Kampung Siaga Bencana. Polanya berjenjang,” katanya.

Lebih lanjut Dani mengatakan, pandemi COVID-19 juga memaksa penanganan bencana berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain menangani bencana alam, pihaknya kini harus menangani pandemi, sehingga penanganan bencana menjadi berlipat.

“Sekarang itu kita harus merevisi rencana kontigensi kita karena selama ini, kita biasa menyusun rencana kontijensi dengan kebencanaan tunggal. Misalnya kontinjensi banjir, kontingensi longsor, dan sekarang kita menyusun kontigensi multi-hazard paling tidak banjir dan COVID-19, sehingga ada variabel yang agak berbeda dari sisi penanganan,” beber Dani.

“Kalau dari sisi tanggap daruratnya itu hanya protokol kesehatan, tapi nanti di pengungsian kita harus ekstra. Pertama, kapasitas harus 2-3 kali lipat dari biasanya, lalu harus ada masker, alat cuci tangan, termasuk ruang isolasi bagi warga yang bergejala,” sambungnya.

Terkait kajian tentang ancaman gempa potensi gempa besar (magathrust) dan tsunami di selatan Pulau Jawa, Dani menilai bahwa isu gempa dan tsunami tersebut sebenarnya sudah sering disampaikan para pakar dan peneliti. Sehingga, kabar tersebut bukanlah hal yang baru.

Menurutnya, karena sering disampaikan, masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan pesisir selatan Jabar pun sudah mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan jika prediksi tersebut benar-benar terjadi.

“Artinya, mereka sudah tahu bagaimana jika ada tanda-tanda tsunami dan tahu harus berlari ke mana,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Dani, pihaknya pun tetap melakukan langkah antisipasi dalam menyikapi kabar tersebut, salah satunya upaya perbaikan alat pendeteksian dini (early warning) tsunami. Pasalnya, dari empat alat early warning yang dipasang, dua di antaranya kini dalam kondisi rusak.

“Dua alat berada di Kabupaten Pangandaran dan dua alat lainnya berada di pantai selatan lainnya. Namun, saat ini hanya dua alat yang berfungsi di Cipatujah Pangandaran, sedangkan dua alat lainnya rusak dan harus diperbaiki,” ungkapnya.

Pihaknya pun mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan bakal segera memperbaiki kedua alat early warning yang rusak itu. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan BMKG. Sehingga, setiap prediksi yang diperoleh BMKG akan disampaikan langsung kepada BPBD Jabar.

“Ketika ada tanda-tanda bencana apapun yang tertangkap oleh radar BMKG langsung disampaikan ke BPBD setempat,” imbuh Dani.

Dani juga mengatakan, saat ini, pihaknya bakal kembali menggencarkan sosialiasi terkait mitigasi bencana, khususnya di daerah yang banyak dikunjungi wisatawan, seperti Pangandaran dan Sukabumi.

Sosialisasi mitigasi bencana diberikan kepada para pelaku pariwisata, seperti pemandu wisata hingga pengelola penginapan dan restoran. Selain meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana kepada para pelaku pariwisata, BPBD Jabar pun merangkul Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk di kawasan wisata di wilayah pantai selatan Jabar. Sedikitnya ada 120 Desa Tangguh Bencana yang siap menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi.

“Kita berikan mereka pelatihan bertahan dari bencana dan apa yang dilakukan pascabencana. Kita juga mengajarkan mengenai tata ruang yang baik, seperti menjaga hutan bakau yang tangguh menghalau terjarangan ombak,” paparnya.

Dani pun mengimbau wisatawan, baik wisatawan dari Jabar maupun luar daerah tak perlu takut dan khawatir berlebihan untuk berwisata di kawasan pantai selatan Jabar. Dia meyakinkan, kajian bencana seperti tsunami dan gempa bumi justru berdampak baik bagi pemerintah daerah, terutama dalam penyiapan mitigasi yang lebih optimal.